Bisnis.com, JAKARTA — Program desa berdering yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai tidak tepat lagi karena perkembangan telekomunikasi sudah semakin pesat.
Desa berdering adalah layanan teleponi dasar (basic telephony) yakni telepon dan SMS (short message service) untuk daerah yang belum memiliki fasilitas umum telekomunikasi seperti daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan atau daerah yang secara ekonomis tidak menarik. Pada 2012 lalu telah tersedia jasa layanan teleponi dasar di sebanyak 31.392 desa.
“Saya kurang setuju dengan kalau hal ini menjadi salah satu item [program Kominfo] ke depan karena tidak efektif,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty saat dihubungi Bisnis, Selasa (10/9/2013).
Dia menyebutkan program desa berdering yang telah berjalan sejak 2003 kini sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah banyak operator telekomunikasi menyediakan layanan. Dia menilai penganggaran kembali desa berdering di tahun depan hanya akan menghamburkan uang.
Evita menyebutkan berdasar pengamatan panitia kerja Komisi I DPR RI di lapangan kondisi program desa berdering sama buruknya dengan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil PLIK (MPLIK). Menurutnya banyak peralatan rusak bahkan hilang. “Itu sudah kami sampaikan ke Kominfo dan sepertinya mereka bisa menerima,” imbuhnya.
Dia mengatakan sebaiknya Kominfo mengalihkan anggaran tersebut untuk program lain yang lebih tepat. Salah satu yang menurutnya cukup baik adalah pengadaan layanan Internet nirkabel (WiFi) di kabupaten.
Pengadaan WiFi di kabupaten, kata Evita, adalah hal yang tepat karena saat ini masyarakat sudah banyak menggunakan perangkat mobile. Infrastruktur tersebut juga dapat dikembangkan hingga menjangkau kecamatan dan desa. “Tapi harus digratiskan,” ujarnya.
Menteri Kominfo Tifatul Sembiring sebelumnya mengatakan pemerintah menargetkan dapat menangani 72.000 desa berdering. Namun sampai saat ini baru dapat dikerjakan sebanyak 31.800 desa berdering. Masih ada desa di Papua dan pinggiran lain yang belum tersentuh program itu.
Dia menambahkan pihaknya sudah mempertimbangkan untuk pengembangan WiFi gratis di berbagai daerah. Menurut Tifatul saat ini jangkauan base transceiver station (BTS) dari para operator telekomunikasi sudah mencapai 94%.
“Tapi pengawasan tentu akan lebih sulit karena potensi penyalaggunaan [oleh pengguna] tinggi,” ujarnya saat menggelar rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (9/9/2013).
Selain pemerintah dia menyebutkan sejumlah perusahaan juga mulai membangun layanan Internet nirkabel di berbagai daerah. Salah satu yang kini tengah membangun jaringan WiFi, kata Tifatul, adalah Telkom yang menargetkan dapat merealisisasikan 300.000 titik tahun ini. Dia menegaskan pemerintah akan berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan tersebut agar tidak terjadi duplikasi pembangunan WiFi.
Kominfo sebelumnya telah menggelar program WiFi Kabupaten untuk menyediakan layanan akses Internet bagi publik di wilayah Kabupaten atau Kota. Titik akses ditempatkan di sejumlah tempat umum, sekolah, kantor instansi pemerintah yang dikoordinaskan dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan Kota. Layanan Internet WiFi kabupaten merupakan layanan tidak berbayar. Pada 2012 lalu telah disediakan sebanyak 134 PoP WiFi Kabupaten.
Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Muhammad Budi Setiawan mengatakan jaringan telekomunikasi di Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada frekuensi. Menurutnya pengembangan backbone perlu dilakukan. “Kalau bisa disambungkan ke fiber optic tentu bagus apalagi kalau bisa sampai ke rumah warga,” katanya.
