Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi, Glair menyebut teknologi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bisa dimanfaatkan sebagai perantara debt collection (DC) untuk menagih utang dengan menggunakan agen AI.
CEO Glair William Lim mengatakan bahwa penerapan AI sudah banyak digunakan di berbagai bidang, mulai dari dukungan pelanggan (customer support), rekrutmen (recruitment), pelatihan (training), hingga debt collector.
William menuturkan bahwa penggunaan AI bisa menangani customer support hingga 90% selama 24/7. Selain itu, AI juga digunakan untuk recruitment (rekrutmen), yakni wawancarai dan evaluasi kandidat dengan agen suara bertenaga Al.
Di samping itu, William menambahkan pemanfaatan AI juga bisa digunakan dalam hal training melalui peran agen AI.
“Bahkan untuk sekarang debt collector juga bisa digantikan AI karena bisa menghubungi pelanggan atau nasabah secara langsung,” kata William dalam acara Selular Business Forum bertajuk ‘AI: Sekadar Tren atau Sudah Menjadi Kebutuhan’ di Jakarta, Senin (9/9/2024).
Dia menjelaskan bahwa agen AI merupakan sebuah sistem yang dapat menggunakan LLM (Model Bahasa Besar) untuk bernalar melalui masalah, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, dan melaksanakan rencana dengan bantuan seperangkat alat.
Dengan kata lain, agen AI merupakan sistem dengan kemampuan penalaran yang kompleks, memori, dan sarana untuk melaksanakan tugas. Dengan kelebihan tersebut, AI dapat berperan sebagai debt collector yang lebih humanis.
“Agen akan secara otomatis mengajukan pertanyaan yang berbeda kepada pelanggan, mencari informasi dalam dokumen internal, dan merespons dengan solusi,” terangnya.
Dalam perkembangan lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar terhadap pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Tanah Air. Tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk mempercepat hadirnya regulasi AI yang ditargetkan keluar dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan hadirnya Angga Raka Prabowo sebagai Wamenkominfo baru akan mempercepat penyusunan regulasi AI.
Adapun saat ini, regulasi AI menjadi salah satu tugas utama yang harus dituntaskan Kemenkominfo dalam waktu singkat. Selain AI, tugas lainnya adalah pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), pemberantasan judi online, perbaikan arsitektur dan tata kelola data nasional, dan pemanfaatan Al untuk pelayanan publik.
“Targetnya iya di masa pemerintahan sekarang. Dua bulan lagi, makanya ditambah Wamennya untuk bagi-bagi kerjaan,” kata Nezar seusai ditemui dalam acara Sarasehan Nasional: Peluncuran Transformasi Policy Manifesto, Rekomendasi untuk Optimalisasi Ekonomi Digital Indonesia di Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Nezar menuturkan bahwa ada beberapa hal yang masih dibahas mengacu terhadap aturan yang sedang digarap, seperti Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi (PP PDP) yang berkaitan dengan penggunaan data oleh pengembang AI.
Lebih lanjut, Nezar menyampaikan bahwa saat ini Kemenkominfo tengah menyiapkan satu regulasi setelah Surat Edaran (SE) adopsi penggunaan AI dikeluarkan.
“Kita sekarang lagi menggodok satu regulasi baru mungkin dalam bentuk Permen, dan mungkin kita harapkan dalam bentuk Perpres [Peraturan Presiden] nantinya,” ungkapnya.
Nezar menambahkan bahwa Kemenkominfo menginginkan aturan yang lebih kompleks dan kuat dalam bentuk UU yang dipandu oleh Surat Edaran (SE) Etika AI yang sudah dikeluarkan pada Nomor 9 Tahun 2023. Misalnya, lanjut dia, cara mengendalikan bias atau diskriminasi yang terjadi dalam algoritma. Serta, prinsip akuntabilitas hingga mengadopsi isu-isu yang terkait hak cipta.
