Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut bahwa keberadaan pusat data atau data center masih dibutuhkan seiring dengan masifnya adopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa untuk membuat data lebih efisien maka data center masih diperlukan.
Teknologi AI yang memproses lebih banyak dan lebih besar membutuhkan wadah teknologi untuk memproses data-data yang dihimpun.
“Data center masih dibutuhkan, terutama untuk membuat lebih efisien dalam hal penyimpanan data dan juga dalam hal penggunaan data yang sifatnya mobile,” kata Nezar saat ditemui Bisnis di JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Nezar menjelaskan bahwa cloud computing sendiri berkaitan erat dengan AI, terutama untuk memproses big data. Namun dengan kemajuan teknologi sekarang, kata dia, chips sudah tertanam pada AI on device.
“Itu tentu akan mengurangi kebutuhan pengguna untuk berkoneksi dengan cloud, karena personal data mereka bisa diolah langsung melalui AI on device,” tuturnya.
Menurut Nezar, proses data pada perangkat di alat-alat yang sudah tertanam chips akan menjadi disruptor baru untuk bisnis cloud ke depan. Kondisi ini akan menjadi dinamika baru antara cloud business computing dengan teknologi on devices.
“Dan tentu saja ini membuka lapangan kerja baru. Karena setelah ada perangkat AI on devices, maka dibutuhkan begitu banyak aktivasi-aktivasi yang bisa membantu untuk pekerjaan memproses data di dalam device kita masing-masing,” tuturnya.
Nezar melihat bahwa fenomena ini akan membuka lapangan kerja baru bagi generasi baru untuk mencoba mengembangkan teknologi. “Kita nggak usah terlalu khawatir dengan soal lapangan kerja ini, memang dibutuhkan policy-policy untuk membuat balancing,” imbuhnya.
Meski demikian, Nezar menyampaikan bahwa diperlukan tingkat adopsi yang harus terukur dengan baik agar tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang bisa mengganggu stabilitas masyarakat. “Itu serahkan saja kepada policy maker yang berurusan dengan soal teknologi dan tenaga kerja,” tandasnya.
