Bisnis.com, JAKARTA — Asus Indonesia mencermati potensi kebijakan relaksasi besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang bakal diterapkan pemerintah imbas kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Head of PR Asus Indonesia, Muhammad Firman, mengatakan jika kebijakan relaksasi mengurangi atau bahkan menghapuskan kewajiban TKDN sebesar 40%, pihaknya akan siap menyesuaikan diri dengan regulasi baru tersebut.
Sebab, Firman menyebut bahwa relaksasi ini bakal memudakan pihaknya saat melalukan produksi.
“Kalau memang tidak diperlukan lagi TKDN, atau tidak perlu 40%, tentunya akan memudahkan kita dari sisi produksi, karena cukup mengimpor saja secara utuh,” kata Firman kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025).
Meski kebijakan ini bakal memudahkan Asus melakukan produksi. Namun, Firman menilai kebijakan relaksasi TKDN tidak akan menguntungkan bagi Indonesia.
Sebab, kebijakan relaksasi TKDN bakal membuat ekosistem industri teknologi di Indonesia ke depannya kurang berkembang.
“Kami melihat ini [relaksasi TKDN] cenderung kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekosistem industri teknologi di Indonesia ke depannya,” ucapnya.
Adapun, Firman menyampaikan sampai dengan kuartal I/2025, Asus Indonesia telah mencapai total TKDN lebih dari 40% untuk berbagai produk.
Produk tersebut meliputi laptop, PC desktop, PC All-in-One di segmen B2B, serta produk smartphone yang dikeluarkan oleh Asus.
Pemerintah disebut tengah mengkaji sejumlah usulan sebagai penawar untuk menghadapi pengenaan tarif impor resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32% terhadap barang asal Indonesia. Adapun, salah satu yang akan dinegosiasikan yaitu relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, usulan relaksasi TKDN khususnya atas permintaan produkinformation and communication technologies (ICT).
“[Relaksasi TKDN] iya masih dalam kajian, jadi sebelum itu resmi disampaikan pada pihak AS tentu belum bisa diumumkan,” kata Faisol kepada wartawan di Kantor Kementerian Perekonomian, Senin (7/4/2025).
Namun, Faisol menerangkan dalam waktu dekat pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian akan bersurat kepada pemerintah AS untuk menyampaikan sejumlah penawaran.
“Dalam waktu dekat Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan berangkat untuk bahas soal itu dan itu memang yang disampaikan ke Indonesia dan kita sudah menyiapkan beberapa usulan apakah diterima pihak pemeirntah AS atau tidak,” ujarnya.
