Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghapus ataupun mengurangi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), melainkan hanya membuatnya lebih fleksibel
Meutya menyebut, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan setiap Kementerian untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis.
“Bahasa beliau (Prabowo) itu tepatnya bukan dikurangi tapi dicari solusi. Jadi TKDN-nya itu dicari bagaimana solusinya,” kata Meutya saat ditemui di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Selasa (8/4/2025).
Meutya pun menjelaskan, maksud dari pencarian solusi dalam aturan TKDN seperti apa yang terjadi dalam kesepakatan dengan Apple dalam peredaran iPhone 16.
Dalam kesepakatan pemerintah dengan Apple, Meutya menyebut pemenuhan aturan TKDN dengan berinvestasi lewat pembangunan pusat pelatihan dan edukasi.
“Sebagai contoh kan dengan Apple itu waktu sebelumnya kita pernah ditransferkan menjadi perhitungannya itu kita transferkan menjadi edukasi dan lain-lain,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realistis.
Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa.
"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).
Untuk itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.
"Tolong para menteri saya sudah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan iptek, sains, ini masalah enggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN," terangnya.
