_new.jpg){kind=small}
Bisnis.com, KUPANG — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses internet. Hingga Mei 2025, tercatat sekitar 900 titik di NTT yang masih berstatus blankspot atau belum tersentuh layanan internet.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan mengapresiasi atas dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan jaringan dan peningkatan kapasitas konektivitas digital. Namun, dia menegaskan kebutuhan akan Base Transceiver Station (BTS) di 900 titik blankspot masih sangat mendesak.
"Kami masih membutuhkan BTS kira-kira di 900 titik area blankspot," ujar Laka Lena, Kamis (12/6/2025).
Selain itu, NTT juga membutuhkan pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan fiber optik hingga ke tingkat desa agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dia menuturkan saat ini pemerintah Provinsi NTT tengah mendorong program digitalisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Laka Lena menargetkan PAD NTT dapat naik dua kali lipat, dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun.
Dia menilai digitalisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah, memperluas akses pasar melalui e-commerce, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Digitalisasi itu memastikan bahwa orang akan bekerja dengan baik, tidak bocor, dan uang masuk ke kas daerah seoptimal mungkin," tegas Laka Lena.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada efisiensi pelayanan publik, produktivitas masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.
Senada dengan Gubernur NTT, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyoroti pentingnya konektivitas internet, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Menurutnya, keterbatasan akses internet menghambat upaya digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
"Konektivitas menjadi kebutuhan utama untuk kita di daerah 3T. Membuka lebih banyak akses adalah jembatan untuk masa depan bagi anak-anak kami di Maluku Utara," ujar Sherly.
Dia juga menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mensosialisasikan literasi digital seiring dengan perluasan jaringan internet ke desa-desa.
Sherly berharap pemerintah pusat melalui Komdigi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di desa-desa yang masih blankspot.
Dengan pemerataan akses internet, diharapkan seluruh masyarakat NTT dan Maluku Utara dapat menikmati manfaat digitalisasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.
Sementara itu Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menyampaikan total infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bakti di NTT mencapai 1.147 infrastruktur yang terdiri dari akses internet berbasis satelit dan BTS 4G.
Untuk Maluku Utara, total infrastruktur yang telah dibangun mencapai 1.658 infrastruktur, dengan lebih dari 50% infrastruktur dibangun pada kabinet Merah Putih atau pada saat pemerintah Prabowo Subianto.
"Ini juga bisa membuktikan bahwa betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Meutya Hafid," kata wanita yang akrab disapa Indah.
Indah mengatakan ke depan Bakti akan fokus meningkatkan bandwidht akses internet dan memperbaiki kualitas BTS 4G yang telah dibangun.
_1662382011.jpg?w=190&h=142)
