Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan anggaran tahun anggaran sebanyak Rp20,3 triliun pada 2026. Angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak Rp7,75 triliun dari pagu indikatif pada 2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI .
“Untuk kebutuhan 2026, kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja. Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp20,3 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar 12,615 triliun,” kata Ismail pada Senin (7/7/2025) di Jakarta.
Ismail mengatakan untuk kekurangan anggaran tersebut akan dimasukkan dalam empat program prioritas yang meliputi program pembangunan dan penguatan infrastruktur digital sebesar Rp7,75 triliun. Program pengembangan dan penguatan ekosistem dan ruang digital sebesar Rp 2,7 triliun dan program komunikasi publik dan media sebesar Rp313 miliar.
“Kemudian program dukungan manajemen sebesar Rp1,7 triliun,” kata Ismail,
Ismail melanjutkan kebutuhan anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp20,3 triliun tersebut akan ditindaklanjuti dalam berbagai program prioritas yang meliputi antara lain untuk pengembangan BTS dan akses internet di program pengembangan penguatan infrastruktur.
“Artinya akan cukup banyak pengembangan untuk menjadikan infrastruktur meluncur ke arah terestrial,” katanya.
Ismail mengatakan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk operasi maintenance BTS 4G baik di Papua dan di non-Papua. Kemudian operasi maintenance untuk akses internet.
Operasi maintenance Satria 1, satelit yang sudah meluncur serta layanan publik sertifikasi infrastruktur digital serta pengembangan dan penguatan ekosistem digital.
“Program yang kedua untuk pengembangan dan pemuatan ekosistem. Kekurangannya adalah Rp3,19 triliun. Dan saat ini telah tersedia sebesar Rp412 miliar. Sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp2,77 triliun. Antara lain digunakan untuk operasi maintenance PDN dan PDNS,” katanya,
Lebih lanjut, Ismail mengatakan untuk program komunikasi publik dan media. Kebutuhan anggaran sebesar Rp313,36 miliar yang belum tersedia di dalam pagu indikatif.
“Antara lain nanti akan digunakan untuk pengelolaan komunikasi publik. Mengikuti
pembangunan desa, koperasi, UMKM, sektor pendidikan, akselerasi investasi dan perdana global, ketahanan pangan, pertahanan semesta, ketahanan energi, swasembada air, makan bergizi gratis dan kegiatan prioritas publik,” katanya.
Sebagai program yang terakhir,hubungan manajemen, lanjut Ismail kebutuhan mencapai sebesar RP3,57 triliun.
“Baru tersedia sebesar Rp1,8 triliun. Sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp1,77 triliun. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan gaji, tunjangan, dan berbagai hal lain yang bersifat manajerial untuk menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan sebagainya,” katanya.
