Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Layanan Umumnya yaitu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi telah merilis tarif sewa jaringan penyangga (backbone) proyek Palapa Ring Barat. Berikut tanggapan pelaku usaha terhadap tarif tersebut.
Direktur Utama PT Mora Telekomunikasi Indonesia (Moratelindo) Galumbang Menak mengatakan proyek tersebut mungkin atraktif bagi pelaku usaha yang ingin menggarap daerah terpencil di wilayah Indonesia bagian barat. Sayangnya, meskipun pemerintah telah menawarkan harga di bawah harga pasar, dia menilai bahwa harga yang ditetapkan masih tergolong tinggi.
Adapun, Moratel menjadi pemenang tender untuk pengerjaan proyek Palapa Ring Barat. Dia menyatakan perusahaan dan mitranya yakni PT Triasmitra aberminat memanfaatkan jaringan tulang punggung itu. Namun, dari sisi tarif sewa yang diterapkan, masih tergolong terlalu tinggi.
"Mestinya attractive, tetapi enggak murah," ujarnya, saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/10/2018).
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan pihaknya belum bisa memberikan opini terkait tarif yang ditetapkan BAKTI. Dia menuturkan perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk bisa memberikan opini terhadap tarif sewa jaringan tulang punggung.
"Saya mesti consult dulu sama tim untuk compare dengan harga yang lain. Saya terus terang belum mempelajari ini sudah murah atau kurang murah," katanya.
Melalui surat keputusan direktur utama BAKTI, pemerintah telah merilis tarif sewa pemanfaatan infrastruktur Palapa Ring Barat. Sebagai contoh, untuk tarif layanan penyediaan kapasitas bandwidth, terdapat empat kategori berdasarkan besarnya investasi.
Pertama, pada ruas Bengkalis-Tebing Tinggi, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp20 juta perbulan hingga kapasitas 10 Gbps Rp160 juta perbulan.
Kedua, pada ruas Tarempa-Ranai, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp55,7 juta perbulan hingga kapasitas 10 Gbps Rp445,6 juta perbulan. Ketiga, pada ruas Daik Lingga, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp23 juta perbulan hingga kapasitas 10 Gbps Rp180 juta perbulan.
Terakhir, bila membeli layanan penyediaan kapasitas bandwidth di tiga proyek, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp78,9 juta perbulan hingga kapasitas 10 Gbps Rp631,7 juta perbulan. Pemerintah juga menyediakan skema penurunan harga yang dilihat dari jumlah peminat di ruas tertentu.