_new.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh staf DPR Amerika Serikat (AS) dilarang menggunakan layanan pesan WhatsApp, berdasarkan memo yang dikirimkan kepada mereka pada Senin (23/06/25). Opsi yang diberikan disebut lebih buruk dari sisi keamanan.
Ini bukan pertama kalinya DPR AS menetapkan pelarangan terhadap aplikasi. Sebelumnya, aplikasi berbagi video asal China, TikTok, juga sempat dilarang penggunaannya pada 2022 lalu atas alasan keamanan.
Dilansir Reuters, memo tersebut berisikan pemberitahuan bahwa Kantor Keamanan Siber Amerika Serikat (AS) menganggap WhatsApp berisiko tinggi bagi pengguna.
Risiko tersebut berupa kurangnya transparansi cara melindungi data pengguna, tidak adanya enkripsi data yang tersimpan, dan potensi risiko keamanan pengguna lainnya.
Kepala pejabat administratif DPR AS, atau CAO dalam email memberi tahu para staf DPR bahwa mereka tidak diizinkan mengunduh dan mengakses aplikasi WhatsApp, baik di perangkat pemerintah, maupun perangkat pribadi mereka.
“Melindungi DPR adalah prioritas utama kami, dan kami selalu memantau dan menganalisis potensi risiko keamanan siber yang dapat membahayakan data Anggota DPR dan staf” ungkap Kepala Administrasi DPR AS, Catherine Szpindor, dikutip dari CNBC.
Dalam memo yang sama, CAO juga merekomendasikan penggunaan aplikasi pengiriman pesan alternatif, seperti aplikasi pesan milik Microsoft Corp., Platform tim, Amazon.com, Wickr, Signal, Apple iMessage, dan Apple FaceTime.
Larangan penggunaan WhatsApp tersebut memicu reaksi dari juru bicara Meta, Andy Stone. Dalam unggahannya di X, dia mengatakan bahwa Meta tidak setuju dengan hal tersebut.
“Kami mengetahui anggota dan staf mereka secara teratur menggunakan WhatsApp dan kami berharap dapat memastikan anggota DPR bergabung dengan rekan-rekan Senat mereka untuk melakukannya secara resmi” ucap Stone
Stone, dalam unggahan X terpisah juga menjelaskan bahwa sifat terenkripsi WhatsApp memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding sebagian besar aplikasi yang ada dalam daftar yang disetujui CAO.
Perusahaan Meta yang menaungi WhatsApp, saat ini terlibat dalam kasus antimonopoli dengan Komisi Perdagangan Federal atas akuisisi WhatsApp dan Instagram.
Meta pun juga menayangkan iklan di WhatsApp pada minggu lalu dalam upaya memonetisasi aplikasi yang dianggap oleh CEO perusahaan tersebut, Mark Zuckerberg, sebagai ‘babak berikutnya’ dalam sejarah perusahaannya. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)
