Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendukung rencana pemerintah untuk memperluas layanan internet tetap (fixed broadband) berkecepatan tinggi 100 Mbps.
Namun, Mastel menekankan pentingnya memastikan adanya permintaan (demand) yang memadai agar program ini bisa berkelanjutan secara komersial. Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan dari sisi teknologi, kecepatan 100 Mbps sejatinya sudah memungkinkan dan telah dikembangkan sejak lama. Tantangannya justru terletak pada aspek komersialisasi dan kesiapan pasar, terutama di daerah dengan daya beli rendah.
“Kalau secara teknologi, 100 Mbps itu ada. Bahkan mau di daerah blank spot pun ada. Cuman masalahnya secara komersial,” kata Sarwoto ditemui disela acara Symposium & MOU Signing yang digelar Mastel bersama Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia, di Jakarta pada Kamis (26/6/2025).
Dia menambahkan, internet cepat bukan sekadar soal kemampuan teknis, melainkan soal ekosistem. Jika kecepatan tinggi diterapkan di wilayah dengan tingkat permintaan rendah seperti daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), maka harus dipertimbangkan siapa yang akan mendorong pemanfaatannya.
“Nah kalau blank spot itu di daerah 3T yang daya belinya rendah, ya pasti kita mikir ngapain kasih 100 Mbps. Mungkin urusannya adalah siapa mau push atau pull gitu,” ujarnya.
Menurut Sarwoto, teknologi bisa hadir, tapi jika tidak ada kebutuhan nyata dari masyarakat atau industri, maka implementasinya berisiko menjadi sekadar eksperimen.
“Kecuali itu government need, kebutuhan pemerintah,” katanya.
Sarwoto menilai kecepatan tinggi seperti 100 Mbps mungkin dibutuhkan untuk mendukung kepentingan pemerintahan, seperti layanan e-government, pelaporan dari daerah ke pusat, atau penanganan bencana.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peningkatan penetrasi fixed broadband nasional dengan menghadirkan layanan internet tetap 100 Mbps yang terjangkau.
Hal ini akan diwujudkan melalui optimalisasi spektrum frekuensi 1,4 GHz yang dirancang khusus untuk layanan tetap, bukan bergerak. Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan bahwa program ini merupakan strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan akses broadband tetap, yang saat ini baru menjangkau sekitar 21% rumah tangga.
“Ini kan salah satu cara kita untuk mengejar ketinggalan fixed broadband. Karena [penetrasi] fixed broadband itu kan di kisaran 20 sekian persen rumah yang baru dikoneksi,” kata Ismail.
Menurutnya, masih banyak masyarakat, terutama di segmen menengah dan bawah, yang belum memiliki akses internet tetap karena keterbatasan jaringan dan harga. Maka dari itu, solusi berbasis wireless fixed broadband akan difokuskan di wilayah padat penduduk yang sulit dijangkau fiber optic secara langsung.
“Jadi ini bukan blank spot yang benar-benar di remote, nggak ada akses sama sekali. Ini kan fixed broadband. Ini yang sudah ada rumah-rumah yang harus dilalui optic dulu, di ujungnya waktu masuk ke perumahan itu kan sulit sampai fiber, kadang-kadang ada yang digang, di mana disitulah dipakaikan wireless,” jelasnya.
Konsep teknis yang digunakan yakni hybrid network, di mana jaringan fiber digunakan untuk menghubungkan core hingga base transceiver station (BTS) sementara akses dari BTS ke rumah pelanggan memanfaatkan teknologi wireless.
“Ya itu karena dia hanya di ujungnya saja pakai, di belakangnya optic. Jadi sampai di BTS ujung baru pakai wireless, tapi dari belakang BTS sampai ke core itu pakai optic. Itu bisa, kita sudah lakukan, sudah dicoba,” kata Ismail.
_1686837890.jpg?w=190&h=142)
