_new.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menaruh perhatian pada hubungan antara pelaku usaha (UMKM) dengan platform e-commerce di Indonesia, terutama terkait besarnya beban marketing fee yang harus ditanggung para pelaku usaha.
Tingginya biaya pemasaran yang dipatok sejumlah platform seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, hingga TikTok Shop, berdampak langsung pada harga jual produk UMKM dan daya saing mereka di pasar digital.
Maman mengatakan salah satu isu utama dalam ekosistem e-commerce saat ini adalah besaran marketing fee yang diterapkan, yakni antara 9 hingga 12%. Biaya ini, menurutnya, masuk dalam komponen produksi sehingga membuat harga jual produk UMKM menjadi lebih tinggi.
“Makin tinggi marketing fee, semakin besar pula komponen biaya produksi. Akhirnya, harga jual ke konsumen ikut naik dan yang dirugikan adalah konsumen sendiri,” ujar Maman saat ditemui Bisnis di kantornya, dikutip Senin (14/7/2025).
Selain membebani pelaku UMKM, lanjutnya, tingginya marketing fee juga memperlemah daya saing produk lokal, khususnya terhadap produk impor seperti barang dari China yang memiliki biaya produksi jauh lebih rendah.
Maman mencontohkan jika produk UMKM memerlukan modal Rp10.000 dan biaya promosi Rp5.000, maka harga jual minimal harus Rp15.000–Rp20.000 agar tetap untung. Sementara produk impor bisa masuk dengan modal lebih rendah, sehingga harga jualnya lebih kompetitif.
Maman berharap agar ke depan e-commerce menurunkan biaya bagi seller agar para UMKM yang menggunakan platform digital tetap kompetitif dan dapat bersaing dengan produk luar.
“Ada barang dari China yang kurang lebih kayak begitu, tetapi ongkos produksi dari awalnya itu cuma Rp5.000. Apa enggak ringsek kita barang kita? Kita sudah cost produksinya Rp10.000, jangan lagi dibebankan dengan cost-cost yang marketing fee promo ini, atau tetap dibebankan tidak apa-apa tetapi turunin sedikitlah supaya UMKM bisa bersaing,” kata Maman.
Maman menyampaikan pemerintah tengah mencari formula marketing fee yang lebih proporsional agar tidak membebani UMKM.
Menurutnya, tanpa ada beban yang diberikan ke pedagang untuk mendukung promo, e-commerce dan pedagang tetap dapat hidup karena pada akhirnya masyarakat Indonesia membutuhkan platform e-commerce untuk berbelanja.
“Penjualan mungkin turun satu atau dua bulan, tapi nanti akan kembali lagi ke titik keseimbangan baru. Ini soal menggeser kebiasaan yang selama ini terlalu bergantung pada promo,” jelasnya.
Diketahui, sejumlah e-commerce memberikan beban biaya kepada UMKM yang berjualan di platform. Biaya tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk promo yang akan diberikan kepada pembeli.
TikTok-Tokopedia menetapkan biaya layanan berkisar antara 1% hingga 10% dari harga produk terjual, belum termasuk biaya pengiriman dan diskon platform. Beberapa subkategori produk dengan persentase biaya layanan 10% akan mendapatkan diskon 20%, sehingga biaya layanannya menjadi 8%.
Lazada menerapkan biaya fee, yang berkisar 4,32% hingga 12,02% dari produk yang dijual. Setiap produk memiliki kategori masing-masing, yang membuat biaya disetorkan lebih besar.
Blibli menetapkan komisi penjualan bervariasi tergantung pada kategori produk, mulai dari 2.5% hingga 8% dari setiap transaksi.
Untuk Shopee, biaya komisi Shopee bervariasi tergantung pada jenis penjual dan program yang diikuti. Untuk Penjual Shopee Mall, biaya komisi berkisar antara 1% - 5% dari harga produk, tergantung kategori produk.
Pada 20 Juli mendatang, Shopee Indonesia akan mengenakan biaya kepada pedagang sebesar Rp1.250 per transaksi. Bisnis mencoba mencari tahu mengenai kebijakan tersebut. Hingga berita ini diturunkan Shopee tidak membalas.
