Bisnis.com, JAKARTA - Dugaan kebocoran data di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi salah satu isu yang dibahas pada debat calon presiden 2024 semalam, Minggu (7/1/2024). Di luar Kemenhan, beberapa instansi pemerintah juga diterpa isu kebocoran data pada 2023.
Diketahui, pada November 2023 peretas dikabarkan berhasil membobol data Kemenhan. Kabar tersebut diketahui dari akun X @stealthmole.
Sebagai bukti, peretas melampirkan tangkapan layar dan menyertakan data informasi 1,6TB. Di dalam data tersebut, diklaim terdapat 1.484 informasi. Kemenhan pun lekas berkoordinasi secara internal untuk memeriksa dugaan kebocoran data tersebut.
Adapun jika dirunut sepanjang 2023, lembaga pemerintah di Tanah Air mendapat banyak serangan siber, yang berdampak pada pencurian data di instansi. Secara fisik, data memang masih tersimpan di lembaga/kementerian, namun informasi krusial yang ada di dalamnya, telah tersebar.
KPU
Selain Kemenhan, KPU menjadi instansi yang mengalami serangan siber pada 2023. Setelah dua kali dikabarkan mengalami kebocoran data, untuk ketiga kalinya dalam 4 tahun terakhir, KPU dikabarkan kembali mengalami kebocoran data. Peretasan terbaru dilakukan oleh Jimbo, aktor kejahatan yang mengaku berhasil mendapatkan data pemilih tetap (DPT) dari situs KPU.
Jimbo membagikan 500.000 contoh data yang berhasil diretas dalam salah satu unggahannya di laman Breach Forums. Dia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari situs web cekdptonline.kpu.go.id untuk memverifikasi keaslian data yang diperoleh.
Kemudian, dalam unggahan tersebut, Jimbo juga mengaku berhasil mendapatkan 252 juta data yang masih terduplikasi dan setelah disaring ada 204 juta data hampir sama dengan jumlah DPT pemilih pemilu 2024. Jimbo menawarkan data yang berhasil didapatkan seharga 2 Bitcoin atau US$ 74.000 atau setara Rp 1,14 miliar.
Kebocoran data di KPU sebelumnya juga pernah terjadi pada 2019 lalu, peretas berhasil mencuri sebanyak 2,3 juta data yang diduga daftar pemilih tetap (DPT) 2014 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam format PDF.
| Baca Juga Soal Kebocoran Data 204 Juta DPT Pemilu 2024, Wamenkominfo Sebut Tak Ada Masalah di Situs KPU |
|---|
Dukcapil
Selain KPU, kebocoran data Dukcapil bisa dikatakan merupakan kebocoran data terbesar sepanjang tahun 2023. Pada Juli 2023, terdapat 337 juta data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri di internet yang dilaporkan telah dibocorkan oleh hacker.
Data ini diambil dari situs Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dengan total sebanyak 337.225.463 data yang berisi informasi kredensial masyarakat Indonesia.
Berdasarkan keterangannya, RRR diketahui telah menjual data masyarakat Indonesia ini sejak 14 Juli 2023 lalu dan baru diketahui 2 hari kemudian, pada Minggu (16/07/2023).
Data yang bocor berisi informasi pribadi mulai dari NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah dan ibu, NIK ayah dan ibu, nomor akta kelahiran, nomor akta nikah, agama, hingga gelar akademis.
Sayangnya, Teguh membantahnya dan mengatakan data yang disebar tidak sama dengan data yang ada di database Dukcapil.
Sebelumnya, pada 2022 sektor pemerintah Indonesia menjadi 'juara' kebocoran data versi laporan Dark Tracer kuartal I/2022.
Dengan total kebocoran lebih dari 240.000 kredensial dari 849.859 kredensial yang bocor, maka persentase yang didapatkan dari malware yang menginfeksi komputer korbannya di Indonesia adalah 28 persen dari total kredensial yang bocor.
Adapun, jika dilihat dari sisi domain dan subdomain yang bocor, dari 15.000 domain yang dilaporkan mengalami kebocoran data, domain pemerintah Indonesia tercatat sebanyak 3.714 atau 25 persen dari total domain yang dilaporkan mengalami kebocoran data.
