Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi menilai absennya sektor teknologi dan informasi dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan berdampak pada kualitas digital dalam negeri.
Pengamat telekomunikasi dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan minimnya alokasi anggaran khusus untuk sektor tersebut berpotensi memperlambat kemajuan digital Indonesia.
“Minimnya alokasi anggaran khusus dapat menghambat pengembangan infrastruktur digital, inovasi teknologi dan literasi digital,” kata Heru saat dihubungi Bisnis, Senin (18/8/2025).
Heru mengingatkan sektor digital sudah menyumbang 8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016, dan berpotensi meningkat hingga 20% pada 2045 apabila mendapatkan dukungan konsisten dari pemerintah.
Dia menambahkan, tanpa adanya prioritas dalam RAPBN, investasi pada kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), big data, dan keamanan siber berisiko stagnan. “Pada akhirnya hal ini akan melemahkan daya saing global,” ujarnya.
Di sisi lain, kesenjangan akses internet antara Jawa dan luar Jawa masih lebar, sehingga pemerataan digital juga terancam terhambat.
“Tanpa anggaran khusus, pembangunan infrastruktur seperti BTS 4G/5G di daerah terpencil berisiko lambat,” kata Heru.
Heru juga mengingatkan, tanpa prioritas eksplisit dalam RAPBN, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara ASEAN lain, misalnya Singapura. Namun, transformasi digital tetap dapat diintegrasikan dalam agenda prioritas lain.
“Tapi kan tetap transformasi digital dapat terintegrasi dalam agenda lain, seperti pendidikan [e-learning] atau ekonomi kerakyatan [digitalisasi UMKM],” tambahnya.
Dia pun menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih bisa mendorong kebijakan progresif untuk menjaga momentum transformasi digital.
“Semoga meski tidak jadi prioritas, tetap ada anggaran besar digelontorkan untuk membangun infrastruktur digital kita yang masih minim dan belum merata,” katanya.
Selain itu, Heru berharap alokasi anggaran digitalisasi juga dapat disalurkan melalui kementerian atau lembaga (K/L) lain, khususnya yang berkaitan dengan sektor strategis seperti pertanian, energi, dan pertahanan.
Lebih lanjut, Heru menilai sejumlah program seperti QRIS dan Satu Data Indonesia telah menunjukkan potensi lintas sektoral. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan swasta serta kebijakan Kementerian bisa menutupi celah ini, meskipun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada implementasi.
Selain itu, dia menilai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi sarana integrasi akses digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pedesaan.
“Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pelatihan literasi digital untuk memastikan inklusi, terutama di wilayah tertinggal,” pungkasnya.
Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025).
Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa.
Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.
Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita.
Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja.
Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit.
Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.
