_new.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi diperkirakan membutuhkan waktu 5 tahun hingga beroperasi. Lama waktu pengerjaan tergantung dari proses perizinan di berbagai kementerian dan lembaga.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi) Resi Y. Bramani mengatakan berdasarkan pada pengalaman membangun Palapa Ring Timur, Tengah dan Barat, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menggelar Palapa Ring hingga beroperasi.
Sebagai gambaran, Palapa Ring Barat dengan panjang kabel laut 1.699 Km memakan waktu 2 tahun untuk pembangunannya. Sementara itu, untuk paket Palapa Ring Timur dengan total panjang kabel 4.366 kilometer, membutuhkan waktu pembangunan 3 tahun.
“Untuk Palapa Ring Integrasi menurut kami, dengan panjang kabel sekitar 3.880 Km yang akan dibangun, dapat selesai selama 3- 5 tahun tergantung dengan faktor perizinan dan metode teknis yang akan dilakukan,” kata Resi kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).
Diketahui, pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi masuk ke dalam Peta Jalan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030. Jaringan tulang punggung yang menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur ini diproyeksikan rampung pada 2027.
Dengan estimasi pengerjaan 3-5 tahun, maka kemungkinan waktu operasi Palapa Ring Integrasi - jika benar terealisasi - kemungkinan meleset dari target 2027.
Resi menambahkan Bakti pernah mensosialisasikan proyek Palapa Ring Integrasi pada 2023. Saat itu proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan.
Sama seperti Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur, Palapa Ring Integrasi juga memakai campuran pembiayaan antara swasta dan pemerintah atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kami berharap Askalsi diundang untuk memberikan masukan-masukan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas,” kata Resi.
Adapun tantangan dalam pembangunan proyek ini jika menggunakan konsep KPBU adalah perihal posisi pemenang tender yang harus memiliki/ mencari sumber pendanaan yang memadai hingga proyek selesai.
“Karena proyek akan dibayar oleh pemerintah jika sudah ready for service/ bisa melayani dan pembayaran didasarkan pada ketersediaan layanan. Jadi pasti ada kemungkinan untuk tidak dibayar full oleh pemerintah,” kata Resi.
Tantangan lainnya, lanjut Resi, perizinan penggelaran kabel laut yang menguras waktu dan energi, karena pembangunan tidak bisa dilakukan jika perizinan belum semuanya diperoleh. Dan pihak Pemerintah akan meminta semua perizinan terkait yang telah diperoleh, untuk dapat menetapkan proyek sudah ready for service.
