_new.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - PT Palapa Timur Telematika selaku operator Palapa Ring Timur menilai mahalnya ongkos penggelaran jaringan di wilayah timur Indonesia menjadi penghambat utama pemerataan internet.
Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan dapat mengatasi persoalan ini dengan memberikan insentif atau membangun infrastruktur pendukung seperti tiang atau jaringan pengalur (backhaul) yang menghubungkan Palapa Ring dan pelanggan.
Direktur Operasional Palapa Ring Timur Eddy Siahaan mengatakan kondisi geografis yang terjal di Timur Indonesia membuat ongkos penggelaran membengkak.
Sebagai gambaran, jika di perkotaan hanya membutuhkan truk dan kendaraan roda empat untuk mengangkut peralatan telekomunikasi, di wilayah timur membutuhkan helikopter yang ongkosnya dihitung berdasarkan jam pemakaian, bukan perjalanan.
Kondisi ini menjadi masalah sebab seringkali helikopter pengangkut infrastruktur telekomunikasi tidak sampai titik yang diinginkan karena faktor cuaca, sementara itu perusahaan penyewa tetap harus membayar ongkos bensin dan supir helikopter.
Dengan ongkos penggelaran yang mahal, maka ongkos sewa Palapa Ring juga akan makin mahal, yang berdampak pada penyedia jasa internet (ISP) dan masyarakat sebagai pengguna akhir.
"Jadi 82% penetrasi internet di daerah tertinggal saat iin ketika ingin lompat menjadi 85% menjadi sulit. Siapa yang mau gelar? Di sini peran pemerintah dibutuhkan," kata Eddy kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).
Untuk diketahui, Palapa Ring Timur menjangkau 35 kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.
Proyek ini memiliki panjang kabel serat optik sekitar 8.454 km dengan nilai proyek mencapai Rp5,1 Triliun.
Eddy melanjutkan pemerintah dapat terlibat dengan memangkas pajak atau menghadirkan infrastruktur pendukung bagi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen menggelar infrastruktur di Timur Indonesia.
Infrastruktur tersebut dapat berupa jaringan akses atau tiang-tiang yang siap digunakan. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar mengenai urgensi infrastruktur telekomunikasi untuk mencegah aksi vandalisme.
Infrastruktur yang hadir di daerah tertinggal akan menjadi daya tarik bagi ISP, sehingga penambahan ISP akan berdampak pada pemerataan akses internet.
"Harus stimulus dari pemerintah Apakah tidak diberi pajak atau mungkin bangunan yang ada di pemerintah sehingga setiap operator bisa bermain di sana," kata Eddy
Eddy menuturkan sejak awal pembangunan Palapa Ring Timur, perusahaan telah merasakan beban yang cukup berat terkait perizinan.
Palapa Timur Telematika harus menyambangi sejumlah kementerian dan dilempar-lempar, sehingga memakan waktu 1 tahun untuk mengurus perizinan.
Permasalahan seperti ini, menurut Eddy, tidak boleh terulang. Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk turun tangan dengan mengharmonisasikan perizinan penggelaran SKKL.
“Untuk izin kami membutuhkan waktu 1 tahun, mulai dari perizinan KLHK, Perhubungan dan lain sebagainya. Perizinan sangat lama dan harus dilakukan evaluasi karena saling melempar. Mumpung pemerintahan baru maka perlu berhenti sejenak mengenai perizinan. Banyak kementerian terkait yang masuk terkait dengan internet ini," kata Eddy.
