Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Satgas yang diketuai oleh Sarwoto Atmosutarno ini menyampaikan keberhasilan untuk memberi rekomendasi penyelesaian masalah, terutama terkait pembangunan infrastruktur base tranceiver station (BTS) 4G dan hot backup satellite (HBS).
Pada program BTS 4G, Satgas telah mengawal penyelesaian total proyek 5.618 BTS 4G bernilai capex Rp12,045 triliun dan opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan. Per 18 Oktober 2024, dari target pembangunan 5.618 lokasi BTS 4G (628 BTS di antaranya yang berada dalam keadaan kahar terus diselesaikan) BAKTI telah berhasil menyelesaikan 5.321 lokasi on-air.
Sejumlah 297 lokasi lainnya dalam tahap pembangunan karena terkendala masalah kahar keamanan di wilayah Papua. Adapun untuk program HBS, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari manajemen BAKTI, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak HBS dengan pengembalian 100% dan nilai cost of money sebesar Rp3,5 triliun.
Dalam masa-masa akhir pendampingan oleh Satgas, BAKTI baru-baru ini juga meraih penghargaan Best Transition Leader dalam ajang “GCG Awards 2024” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan CNBC Indonesia. Ini menunjukkan perubahan signifikan yang dilakukan BAKTI dalam tata kelola dan praktik good corporate governance.
“Kami telah menyelesaikan tugas kami dengan paripurna, terutama menyangkut dua isu besar di BAKTI Kominfo, yaitu BTS 4G dan HBS. Untuk BTS 4G kami memberi beberapa rekomendasi tentang keberlanjutan kontrak capex maupun kontrak operasional dan pemeliharaan," ujar Sarwoto dalam siaran pers, Jumat (18/10/2024).
Satgas, sambungnya, juga rekomendasi solusi atas penyelesaian daerah kahar keamanan dan geografis. Untuk satelit HBS, Satgas merekomendasikan untuk mengakhiri kontrak karena peluncuran satelit utama SATRIA 1 telah berjalan sesuai skenario dan anggarannya direalokasikan untuk penyediaan remote 2 terminal ground segment SATRIA 1. Tujuannya adalah agar tidak membebani APBN rupiah murni.
Sementara itu, Menkominfo Budi menyampaikan bahwa penyelesaian program BTS 4G menjadi salah satu tugas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya.
Menurutnya, capaian ini merupakan hasil nyata kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
"Oleh karenanya saya menyampaikan apresiasi kepada Satgas BAKTI Kominfo yang telah menyelesaikan tugas dengan sukses. Kepercayaan yang saya berikan kepada Satgas terbukti menghasilkan keberhasilan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara yang signifikan diperoleh BAKTI, juga antara lain berkat pendampingan dan kerja keras dari Satgas,” jelasnya.
Budi berharap bahwa format satgas ini dapat dipakai sebagai model atau acuan pembelajaran untuk debottleneck dan penyelesaian proyek-proyek di pemerintahan dan lembaga yang memerlukan koordinasi lintas-lembaga dalam rangka minimalisasi risiko sekaligus mendapatkan solusi yang mengedepankan good governance.
Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar ikut memuji kinerja Satgas Bakti yang menurutnya sangat membantu lewat sejumlah rekomendasi dari unsur-unsur yang kompeten dalam bidangnya masing-masing di pemerintahan.
"Proyek BTS 4G berhasil dilanjutkan dan puncaknya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo akhir tahun 2023 lalu, salah satunya juga berkat rekomendasi dari Satgas,” ujarnya.
Dia pun menyampaikan apresiasi kepada Menkominfo dan Wamen Kominfo yang telah dengan cemerlang menginisiasi Satgas BAKTI.
"Juga penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Ketua dan seluruh anggota Satgas yang mengawal dengan cerdas kelanjutan dan strategi bisnis proyek-proyek infrastruktur BAKTI Kominfo,” imbuhnya.
Adapun, Satgas BAKTI Kominfo dibentuk melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023, pada 12 Oktober 2023. Satuan tugas ini dibentuk dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di BAKTI Kominfo.
Dalam pertimbangan Menkominfo, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan rekomendasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang
bersifat strategis maupun operasional di bidang hukum dan kebijakan operasional, dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program infrastruktur telekomunikasi dan informasi.
Satgas dengan nama lengkap “Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika” ini bertugas untuk menyelesaikan kendala yang ada, melanjutkan, dan menyelesaikan program-program dengan tepat waktu.
Tugas Satgas BAKTI Kominfo
1. Memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang memfasilitasi penyediaan akses internet di wilayah 3T oleh BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi pembangunan BTS, penyediaan jaringan serat optik Palapa Ring,
penyediaan HBS dan pengoperasian SATRIA-1 untuk diselesaikan dan dioperasikan dengan tepat waktu, tepat program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyelesaikan secara cepat dengan solusi strategis terhadap permasalahan dan hambatan (debottlenecking) di bidang hukum, kebijakan pelaksanaan dan keuangan, serta dilaksanakan dengan proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan arahan kebijakan penyelesaian dan rekomendasi tindakan kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan kerja dan kerja sama dengan para pihak
4. Memberikan arahan dan rekomendasi strategis kepada BAKTI Kominfo untuk perbaikan model kegiatan dan proses bisnisnya.
Susunan Satgas BAKTI
Pengarah:
• Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika;
• Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika;
Ketua:
• Sarwoto Atmosutarno, Staf Khusus Menkominfo;
Wakil Ketua:
• Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Kominfo;
Sekretaris:
• Sudarmanto, Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi, BAKTI Kominfo;
Anggota:
• Danny Januar Ismawan, Direktur Infrastruktur, BAKTI Kominfo;
• Marvels Parsaoran Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan dan Pos Informatika, Kominfo;
• Ivan Santoso, Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kominfo;
• Hermanto, Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI;
• Arif Wibawa, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
• Sutrisno, Direktur Investigasi II pada Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
• Emin A. Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
• Raden Ari Widianto, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan
