Bisnis.com, JAKARTA - Hasil survei Luminate dan Ipsos menunjukkan tingkat literasi kecerdasan buatan (AI) warga Indonesia masih rendah seiring dengan ada ketidakmampuan membedakan dengan konten asli.
Praktisi tata kelola data dari Luminate, Dinita Putri, mengatakan dalam survei ini, 75% responden percaya bahwa konten buatan AI bisa mempengaruhi pandangan politik publik. Sebagian besar juga merasa konten tersebut bisa mempengaruhi orang-orang terdekat mereka (72%), dan bahkan diri mereka sendiri (63%).
"Namun menariknya, dari 33% responden yang merasa pandangan politiknya tidak akan terpengaruh, 42% justru mengaku tidak yakin bisa membedakan mana konten asli dan mana yang dibuat AI," kata Dinita dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).
Dia menambahkan makin banyak orang memahami AI, makin besar kemungkinan mereka menyadari risikonya. Begitu pula dengan Indonesia.
Survei tersebut, lanjutnya, juga menyoroti perbedaan cara pria dan wanita menilai kemampuan mereka sendiri. Walaupun secara umum keyakinannya hampir sama (70% pria dan 71% wanita mengaku cukup yakin), hanya 17% wanita yang merasa sangat yakin bisa mengenali konten AI, dibandingkan dengan 30% pria.
Riset ini juga hadir di momen penting: Indonesia adalah salah satu negara paling aktif secara digital. Lebih dari 90% responden menggunakan WhatsApp setiap hari, dan penggunaan Instagram, Facebook, serta TikTok juga sangat tinggi. Dengan paparan sebesar itu, ditambah rendahnya literasi AI, risiko penyebaran disinformasi jadi semakin besar.
"Pemahaman soal AI sangat penting untuk melindungi demokrasi. Warga Indonesia yang sangat aktif di dunia maya perlu memiliki literasi AI yang memadai,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Program ICT Watch, Prasasti Dewi turut menekankan pentingnya kesadaran komunitas. “Literasi AI adalah fondasi penting untuk memastikan masyarakat dapat berinteraksi dengan teknologi secara etis, inklusif, dan bertanggung jawab,” kata Dewi.
Dia menambahkan melalui Kerangka Kerja Literasi AI Indonesia, kami menekankan nilai-nilai hak asasi manusia dan tiga dimensi inti, yakni kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, serta kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan.
Penggunaan AI yang bermakna harus memberdayakan kelompok rentan, memperkuat partisipasi warga, dan mempromosikan keadilan digital di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat.
”Fenomena ini juga terlihat di negara lain, bahkan yang sudah maju sekalipun. Di Prancis, Jerman, dan Inggris, lebih dari 70% responden yang paham AI dan teknologi deepfake mengaku khawatir terhadap dampaknya bagi pemilu," ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
