Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut subsidi senilai miliaran dolar AS yang diterima perusahaan-perusahaan milik Elon Musk seperti Tesla hingga SpaceX dari pemerintah federal.
Lewat platform Truth Social, Trump menyindir bahwa Musk mungkin telah menerima lebih banyak subsidi daripada siapa pun dalam sejarah. Tanpa peluncuran roket, satelit, atau produksi mobil listrik, AS bisa menghemat sangat banyak.
Ancaman tersebut kembali ditekankan Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.
| Baca Juga Elon Musk Bekali AI Baru di Platform X |
|---|
"Dia kesal karena kehilangan mandat kendaraan listriknya. Dia marah soal banyak hal, tapi dia bisa kehilangan jauh lebih banyak dari itu," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih dikutip dari Reuters, Rabu (2/7/2025).
Menanggapi ancaman tersebut, Musk menulis di platform media sosial X bahwa dia siap menerima pemotongan subsidi akibat pengesahan RUU tersebut. Dia juga menambahkan dirinya bisa saja membalas lebih keras terhadap Trump, tetapi untuk sementara memilih menahan diri.
"Saya secara harfiah mengatakan, potong semuanya. Sekarang," kata Musk.
Langkah ini menandai eskalasi terbaru dalam perseteruan antara Trump dan orang terkaya di dunia tersebut, yang dulunya merupakan sekutu politik. Ketegangan memuncak pada Senin (30/6/2025) waktu setempat, ketika Musk kembali melontarkan kritik terhadap RUU pemangkasan pajak dan pengeluaran versi Trump.
RUU tersebut berpotensi menghapus subsidi untuk pembelian kendaraan listrik yang selama ini menjadi insentif utama bagi Tesla, produsen kendaraan listrik terbesar di AS. RUU itu disahkan oleh Senat dengan selisih suara tipis pada Selasa siang waktu setempat.
Meski Musk kerap menyuarakan bahwa subsidi pemerintah seharusnya dihapus, Tesla selama ini telah menikmati miliaran dolar dalam bentuk kredit pajak dan keuntungan kebijakan lainnya terkait bisnis energi bersih dan transportasi ramah lingkungan.
Pemerintahan Trump memiliki kewenangan atas sejumlah program tersebut, termasuk insentif pajak sebesar US$7.500 bagi konsumen yang membeli atau menyewa kendaraan listrik.
Musk bahkan mengancam akan membentuk partai politik baru dan mendanai kampanye untuk menggulingkan anggota parlemen yang mendukung RUU tersebut. Hal ini dianggap kontradiktif dengan kampanyenya sendiri yang menekankan pembatasan pengeluaran pemerintah.
Sejumlah anggota Partai Republik mengkhawatirkan bahwa konflik terbuka antara Musk dan Trump dapat mengganggu peluang partai untuk mempertahankan mayoritas dalam pemilu sela 2026.
Sementara itu, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menanggapi kritik Musk dengan mengatakan bahwa dirinya akan mengelola anggaran negara dengan baik.
"Urusan keuangan negara biar saya yang tangani," ujarnya.
Musk sebelumnya memimpin pembentukan Department of Government Efficiency (DOGE), sebuah inisiatif untuk memotong belanja pemerintah. Namun, dia mundur dari peran aktifnya sejak akhir Mei lalu.
"DOGE adalah monster yang mungkin harus kembali dan memangsa Elon," ujar Trump.
.jpg?w=300&h=221)
