Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft mengungkapkan kesaksian mengejutkan di hadapan Senat Prancis, bahwa mereka tidak dapat menjamin data pengguna Eropa aman dari otoritas Amerika Serikat (AS).
Dalam sidang yang diadakan di Prancis (10/07/25), Microsoft ditanya, jika mereka mengklaim telah melakukan permintaan data yang dibingkai dengan baik, apakah perusahaan akan “diwajibkan untuk mengirimkan data?”.
Direktur urusan publik dan hukum Microsoft Prancis, Anton Carniaux menjawab dengan mengatakan memang ada kewajiban mengirimkan data, tetapi menurutnya, hal tersebut tidak akan mempengaruhi perusahaan Eropa atau badan sektor publik mana pun, berdasarkan laporan transparansi perusahaannya.
Namun, setelah ditanya mengenai apakah data warga negara Prancis tidak dapat dikirimkan ke pemerintah AS tanpa persetujuan tegas dari pemerintah Prancis, Carniaux gagal memberikan jawaban yang meyakinkan.
“Tidak, Saya tidak dapat menjaminnya, tetapi sekali lagi, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Carniaux, di hadapan Senat Prancis, dilansir The Register Minggu (3/8/25).
Pernyataan tersebut memiliki implikasi yang besar bagi semua negara Uni Eropa yang bergantung pada layanan Microsoft.
CEO layanan cloud computing, Civo, Mark Boost, bahkan menyayangkan pernyataan pihak Microsoft tersebut.
“Satu kesaksian baru saja menegaskan bahwa penyedia hyperscaler AS tidak mampu menjamin kedaulatan data di Eropa,” ujar Boost, dikutip dari The Register.
Perusahaan teknologi asal AS mengakui secara terbuka mengenai rahasia umum undang-undang Cloud Act. Berdasarkan undang-undang tersebut, otoritas AS dapat memaksa akses ke data yang dimiliki oleh penyedia cloud Amerika, terlepas dari lokasi fisik data tersebut.
Kebijakan yang diterapkan pemerintah AS terhadap Microsoft itu lebih dari sekadar masalah teknis. Itu adalah masalah dunia nyata yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, privasi pribadi, dan daya saing bisnis.
Contoh nyata yang terjadi adalah seperti kasus kepolisian Skotlandia, ketika data sensitif mereka ditransfer keluar dari yurisdiksi dan itu terjadi di luar kendali seharusnya. Kesaksian Microsoft dalam sidang tersebut menunjukkan bagaimana kasus kepolisian Skotlandia dapat terjadi atas permintaan otoritas AS.
Senat Prancis pun telah menetapkan preseden dengan menuntut jawaban, Inggris serta negara Eropa lainnya memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama.
Di Eropa, sudah terlihat pergeseran ke arah pembangunan solusi lokal yang mendukung kedaulatan data, alih-alih residensi data. Maka dari itu, pemerintah di sana perlu membantu industri cloud mempercepat tren ini dengan mengurangi ketergantungan berlebihan pada hyperscaler AS. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)
