Bisnis.com, SURAKARTA – Kesiapan sumber daya manusia di instansi pemerintah bakal menjadi tantangan untuk menghadirkan kota cerdas berbasis teknologi baru 5G.
Tanpa adanya pemahaman tentang manfaat teknologi dan kesadaran soal keamanan data, implementasi generasi ke lima di pemerintah tak akan terjadi.
Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura mengatakan implementasi 5G di pemerintah memiliki banyak tantangan.
Salah satu tantangan terbesar, menurutnya, adalah kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adopsi teknologi di pemerintahan berjalan lambat, karena budaya melek teknologi tidak terbangun. Pemerintah daerah belum mengetahui banyak tentang manfaat teknologi.
“Permasalahannya bukan di 5G, tetapi di budaya pemerintahan,” kata Tesar, Kamis (3/6/2021).
Sebagai contoh, tambah Tesar, soal implementasi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dia mengatakan sejak 3 – 5 tahun lalu, e-KTP digadang-gadang akan menjadi identitas tunggal dan dapat digunakan untuk keperluan apapun. Faktanya, hingga saat ini masyarakat masih menggunakan banyak kartu untuk berbagai kegiatan.
Kemudian, sambungnya, tanda tangan elektronik. Seharusnya pengurusan dokumen di berbagai lembaga pemerintah sudah dapat dilakukan dari jarak jauh. Proses tanda tangan dapat dilakukan lewat aplikasi di gawai.
Sayangnya hingga saat ini beberapa pemerintahan pusat dan daerah masih mengharuskan masyarakat hadir secara fisik untuk mengurus dokumen.
Tesar juga mengatakan sejumlah contoh kasus yang dihadirkan 5G saat ini juga belum menggambarkan sebuah lompatan yang terlalu mewah dan masih dapat ditingkatkan lebih baik lagi.
Sistem pengenalan wajah dan panggilan video masih dapat menggunakan 4G karena pemanfaatan teknologi di pemerintah daerah belum maksimal.
“Jadi yang diperlihatkan hanya sedikit dari manfaat 5G, untuk kebutuhan lain tidak harus dengan jaringan 5G. Harus lebih ditingkatkan lagi, jangan terlalu hanyut dengan euforia 5G,” kata Tesar.
Sementara itu, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Ridwan Effendi mengatakan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan 5G untuk pemerintahan adalah perihal standar operasional layanan sistem kepemerintahan dan keamanan data.
Sebelum menggunakan 5G, pemerintah pusat dan daerah harus dapat memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan data yang baik. Arus data akan mengalir deras ketika 5G diterapkan. Jika tidak dijaga dengan baik, data tersebut rentan dicuri.
Ridwan mengusulkan agar pencurian data tidak tidak terjadi, pemerintah daerah harus memiliki server layanan sendiri. Tidak menyerahkan data-data ke luar pemerintahtan.
“Jadi operator yang memikirkan akses jaringan 5G, pemerintah cukup memikirkan server yang kokoh dari serangan siber dan mampu melayani masyarakat dengan baik,” kata Ridwan.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan dapat membantu pengembangan kota pintar 5G, khususnya ibu kota negara.
Infrastruktur jaringan 5G harus dioptimalkan untuk menghadirkan kota cerdas. Jika tidak digunakan dengan optimal, maka infrastruktur yang terbangun menjadi sia-sia.