Bisnis.com, JAKARTA - TikTok unit Kanada belum lama ini mengajukan permohonan ke Pengadilan Federal Kanada untuk melakukan peninjauan kembali atas putusan pemerintah yang memaksa perusahaan menutup kantor di Kanada.
Melansir Reuters, Kamis (12/12/2024), dalam pengajuan hukum tersebut, TikTok meminta agar pengadilan mengesampingkan perintah pemerintah dan memberikan kesempatan untuk meninjau keputusan tersebut bersama dengan arahan yang relevan.
TikTok juga meminta agar pengadilan mempertimbangkan pengembalian keputusan tersebut ke pemerintah untuk dilakukan peninjauan lebih lanjut.
Dalam pernyataannya, TikTok menyampaikan penutupan operasi di Kanada akan berdampak pada ratusan pekerjaan.
TikTok menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan karyawan lokal di Kanada dan berpendapat bahwa solusi yang lebih baik perlu dibicarakan agar mereka dapat terus beroperasi di negara tersebut.
Meski begitu, seorang juru bicara Menteri Inovasi, Sains, dan Industri Kanada menyatakan bahwa pemerintah tetap pada keputusannya yang mengharuskan TikTok menghentikan operasinya di Kanada.
“Keputusan Pemerintah tersebut didasarkan pada peninjauan keamanan nasional yang menyeluruh dan saran dari komunitas keamanan dan intelijen Kanada", kata juru bicara tersebut.
Adapun langkah pemerintah Kanada mengikuti kebijakan serupa di Amerika Serikat, saat Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang pada April 2024.
Dalam UU tersebut, Biden mengharuskan Bytedance, induk perusahaan TikTok, untuk menjual aset-aset TikTok di AS sebelum 19 Januari 2025 atau menghadapi potensi larangan nasional.
Diketahui, Pemerintah Kanada menutup kantor perusahaan media sosial asa China, TikTok, karena alasan risiko keamanan nasional.
Sebelumnya melansir TechCrunch, pemerintah Kanada tidak menjelaskan secara rinci mengenai risiko keamanan yang dimaksud.
Namun, penutupan kantor ini tidak mempengaruhi penggunaan aplikasi TikTok. Masyarakat Kanada masih dapat mengunduh, menggunakan, dan membuat konten di platform di TikTok.
“Keputusan untuk menggunakan aplikasi atau platform media sosial adalah pilihan pribadi," kata Menteri Inovasi, Sains, dan Industri Kanada, François-Philippe Champagne.
TikTok memang telah lama mendapat sorotan terkait pengelolaan data pengguna, dengan kritik yang menyebutkan bahwa data pengguna dapat diakses oleh pihak-pihak di China, meskipun perusahaan berulang kali membantah tuduhan tersebut.
