Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menunggu kesiapan infrastruktur sebelum memutuskan untuk menggelar seleksi 1,4 GHz, yang rencanya akan digunakan untuk layanan internet tetap fixed broadband
Sebelumnya, lelang ini ditargetkan berlangsung pada Juni, namun mundur dan diupayakan dapat dilaksanakan pada Juli 2025.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan pihaknya masih berharap proses lelang tersebut bisa digelar bulan ini.
“Iya mudah-mudahan [pada Juli 2025],” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Kamis (17/7/2025).
Wayan menegaskan Komdigi tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan seleksi pita 1,4 GHz rampung tahun ini.
Saat ini, kementerian sedang merampungkan kebijakan seleksi yang komprehensif agar proses seleksi berjalan secara lancar, adil, dan transparan.
Selain itu, Komdigi juga tengah memastikan kesiapan infrastruktur guna mendukung pelaksanaan seleksi secara elektronik.
“Sesuai komitmen di atas, setelah kebijakan seleksi dan infrastruktur seleksi siap, maka Kemkomdigi akan mengumumkan pelaksanaan seleksi sesegera mungkin,” ungkapnya.
Pada awal Juli lalu, Wayan juga menyampaikan lelang diupayakan bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“As soon as possible ya. Ini ya di bulan-bulan Juli mudah-mudahan, kalau gak ada kendala,” kata Wayan saat ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Wayan menjelaskan proses seleksi pita frekuensi membutuhkan tahapan yang tidak bisa dilakukan secara instan. Salah satu tahap krusial adalah finalisasi regulasi teknis dan administratif, termasuk menampung masukan dari publik serta pelaku industri.
“Itu kan berproses. Tidak seperti membalikkan tangan nanti, itu berproses,” katanya.
Lebih lanjut, Wayan menuturkan wilayah padat penduduk di perkotaan sudah relatif terlayani. Oleh karena itu, frekuensi 1,4 GHz diharapkan bisa menjadi solusi untuk memperluas konektivitas di daerah yang belum terjangkau layanan tetap.
Pemerintah juga tidak akan menetapkan tarif secara regulasi. Sebaliknya, calon peserta lelang diberi keleluasaan untuk mengajukan penawaran tarif terbaik, dengan layanan internet hingga 100 Mbps.
“Kami tidak mematokannya secara regulasi. Di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif,” ungkapnya.
Meski belum menyebutkan secara pasti siapa saja peserta seleksi, Wayan memastikan bahwa seluruh operator tetap lokal diperbolehkan ikut serta. Dia menyarankan para penyelenggara untuk memulai ekspansi bisnis dari daerah-daerah yang belum terlalu padat sebelum masuk ke wilayah dengan persaingan yang sudah ketat.
“Jadi silakan nanti pemain itu bisnisnya, mencari bisnisnya kemana saja,” ungkapnya.
Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menyambut baik kehadiran pita frekuensi 1,4 GHz untuk kebutuhan broadband wireless access (BWA) atau internet cepat nirkabel. Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyebut kehadiran frekuensi ini akan membuka peluang pertumbuhan bisnis bagi anggotanya.
“Harapan besar kami bahwa kolaborasi tersebut benar-benar terjadi, yakni bisnis internet anggota APJII dapat bertumbuh dengan tersedianya infrastruktur nirkabel tersebut,” kata Arif kepada Bisnis, Minggu (26/1/2025).
Arif menilai kebijakan ini merupakan terobosan yang tidak merugikan pemain eksisting. Menurutnya, teknologi BWA tidak akan menggantikan layanan seluler ataupun pemain internet yang sudah ada, selama tetap dibatasi hanya untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki akses internet.
“Makanya hanya untuk area tertentu saja. Ini kan bukan mobile. Jadi untuk area yang tersegmentasi saja,” ujarnya.
