Bisnis.com, JAKARTA – Rencana kesepakatan ekspor data pribadi ke Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari perjanjian perdagangan bilateral dinilai dapat membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia, selama didukung dengan pengawasan yang ketat.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan kesepakatan ekspor data pribadi lintas negara dapat meningkatkan daya saing bisnis digital Indonesia, seperti e-commerce, fintech, dan startup teknologi lainnya.
“Karena akses data lintas batas yang menjadi faktor penting bagi perusahaan untuk menganalisis perilaku konsumen, meningkatkan personalisasi produk, serta efisiensi operasional melalui teknologi AI [kecerdasan buatan] dan big data,” kata Josua kepada Bisnis pada Senin (28/7/2025).
Selain mendukung pertumbuhan sektor digital, Josua menilai kesepakatan ini juga berpotensi menarik lebih banyak investasi asing, terutama dari perusahaan teknologi global yang membutuhkan ekosistem data yang terbuka dan terintegrasi. Terlebih Indonesia menjadi bagian dari ekosistem data global yang transparan dan terintegrasi.
Meski demikian, Josua menekankan manfaat ekonomi tersebut harus diseimbangkan dengan langkah mitigasi risiko yang matang.
Dia menyoroti empat aspek utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengatur ekspor data pribadi.
Pertama adalah aspek keamanan data, di mana Pemerintah wajib memastikan data pribadi warga negara Indonesia yang ditransfer ke AS tidak rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan, melalui klausul khusus dalam perjanjian yang mencakup kewajiban perlindungan data sesuai standar internasional yang berlaku seperti General Data Protection Regulation (GDPR) atau Asia-Pacific Economic Cooperation Cross-Border Privacy Rules (APEC CBPR).
Kedua adalah aspek kedaulatan data. Menurutnya Pemerintah harus menetapkan batasan jelas terkait jenis data yang dapat diekspor, khususnya data strategis atau sensitif, untuk mencegah kemungkinan eksploitasi ekonomi atau intelijen yang merugikan kepentingan nasional.
Ketiga, Pemerintah perlu memastikan terdapat mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perlindungan data.
“Serta menetapkan konsekuensi hukum yang jelas apabila terjadi pelanggaran,” katanya.
Keempat, Pemerintah harus memastikan adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari pihak AS maupun perusahaan yang terlibat, guna menjaga kepercayaan publik terhadap praktik ekspor data pribadi ini.
Josua menyimpulkan, kesepakatan ekspor data pribadi ini memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Namun, dia mengingatkan potensi tersebut hanya bisa diwujudkan jika pemerintah mampu menyusun regulasi yang tegas dan sistem pengawasan yang ketat.
“Untuk meraih manfaat ekonomi tersebut, pemerintah harus menjalankan langkah mitigasi yang tepat, melalui regulasi yang jelas, pengawasan ketat, serta mekanisme perlindungan data yang andal, sehingga potensi risiko keamanan data dan pelanggaran privasi bisa ditekan serendah mungkin,” pungkasnya.
