_new.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Nvidia, perusahaan teknologi multinasional AS yang memproduksi unit pemrosesan grafis (GPU), menekankan pentingnya pengelolaan data secara berdaulat di tengah langkah Indonesia mempercepat pengembangan kecerdasan buatan (AI).
Country Lead Business Nvidia Adrian Lesmono mengatakan kedaulatan menjadi faktor penting, bukan lagi wacana dalam pengembangan AI. Kedaulatan data berperan penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia saat menggunakan AI.
“Teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri adalah fondasi kedaulatan digital Indonesia. Kedaulatan AI artinya kontrol penuh atas data, efisiensi dan akselerasi digital,” kata Adrian, dikutip Selasa (11/3/2025).
Kedaulatan data merupakan konsep yang merujuk pada hak dan otoritas suatu negara atau organisasi untuk mengontrol dan mengatur data yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses dalam yurisdiksi negara tersebut.
Kedaulatan data mencakup beberapa aspek, seperti pengendalian akses, pengaturan privasi, keamanan data, dan transfer data.
Data Oliver Wyman 2023 mengungkap hanya 13% bisnis di Indonesia yang telah berada pada tahap adopsi AI advanced, dengan lebih dari 80% bisnis telah mulai menggunakan AI dalam operasional mereka. Hal ini menandakan bahwa antusias perusahaan Indonesia dalam mengadopsi AI cukup besar. Perlu diimbangi dengan kesadaran pelindungan data.
Sebelumnya, pada pemberitaan November 2024, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan kedaulatan data menjadi prioritas jangka pendek Komdigi.
Selain kedaulatan data, masalah pengamanan data juga menjadi hal prioritas dari Komdigi yang akan dikerjakan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang tegas soal kedaulatan data, termasuk untuk teknologi AI.
“Tadi kami sampaikan salah satu dalam rencana prioritas jangka pendek adalah tentu pengamanan data dan juga kedaulatan,” kata Meutya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Insaf Albert Tarigan menegaskan diperlukan penyempurnaan strategi pemanfaatan AI nasional yang dapat berfungsi sebagai blueprint panduan bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mengadopsi, mengembangkan, serta mengimplementasikan AI.
Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memaksimalkan potensi kerja sama dengan mitra global, mencakup transfer teknologi, investasi, dan penelitian bersama.
“Kolaborasi semacam ini akan mempercepat adopsi teknologi canggih, membuka akses ke sumber daya global, dan memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia,” kata Albert.
Tantangan
Sekjen Partnership (KORIKA) Sri Safitri menilai pengembangan AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas.
Sri mengatakan hingga saat ini, jumlah individu yang memiliki keahlian dalam bidang AI masih sangat sedikit. Bahkan, program studi khusus AI di Indonesia baru dimulai.
“Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi hambatan besar. Kemudian, kurangnya pendanaan dan riset & pengembangan (R&D). Dari sisi regulasi, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dan kebijakan terkait AI. Terakhir, keterbatasan akses terhadap teknologi,” ungkap dia.
.jpg?w=300&h=221)
